Cucun Syamsurijal Akui Peran Ahli Gizi, Dorong Kolaborasi BGN dan Persagi untuk Program MBG

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, belakangan viral lantaran menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak membutuhkan ahli gizi. Usai mendapat kecaman dari berbagai pihak, Cucun akhirnya menyampaikan permohonan maaf.

Bahkan, dirinya langsung menggelar diskusi bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). "Saya sudah sampaikan di media sosial saya (permintaan maaf), bahkan semalam kita diskusi sama Ketum Persagi," kata Cucun di Gedung DPR RI pada Senin, 17 November 2025.

"Pemikiran beliau luar biasa tadi disampaikan di sini. Tadi juga di awal sudah saya sampaikan," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Cucun juga memfasilitasi pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).

Pertemuan di kantor Wakil Ketua DPR itu membahas formula kerja sama terkait penguatan MBG. "Kita membahas pertama dari tindak lanjut rapat RDP bahwa DPR dan BGN itu menyetujui bersama-sama untuk mencari solusi dari kelangkaan tenaga. Bukan hanya ahli gizi, kemarin disebut ahli gizi, akuntan, juru masak," kata Cucun.

Menurut Cucun, pernyataannya di video itu menindaklanjuti pembahasan soal tenaga ahli gizi berangkat dari hasil RDP Komisi IX DPR, yang sedang mencari solusi atas kelangkaan tenaga gizi di berbagai dapur MBG.

"Berangkat dari hasil RDP Komisi IX. Itu sudah tersiar, rapat DPR juga terbuka. Teman-teman ahli gizi sudah tahu bahwa ada kesepakatan minta dicari solusi," ujar Cucun.

Menurut Cucun, salah satu persoalan yang muncul di lapangan adalah perpindahan ahli gizi dari satu dapur ke dapur lain sehingga menghambat operasional.

"Yang ini bisa jalan, tapi yang sana macet, karena belum ada 'kawin' antara Persagi dengan BGN, jadi tidak bisa menindak ahli gizinya. Ini momentum yang bagus," katanya.

Menurut Cucun, justru di forum tersebut muncul usulan dari peserta yang meminta agar tidak ada lagi istilah ahli gizi dalam regulasi. Namun, usulan tersebut sulit dijalankan karena sudah diatur dalam Perpres.

"Kalau mau mengubah Perpres, ya harus ada komponennya. Ahli gizi, akuntan, dan lainnya. Yang usul itu putrinya beliau. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua diganti. Habis," ujarnya.

Cucun menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan MBG tidak membutuhkan ahli gizi, justru kebutuhan tenaga gizi harus dimaksimalkan terlebih dahulu.

"Sebagai wakil rakyat saya sampaikan 'Tolong pak, maksimalkan dulu saja'. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini," kata dia.

Apabila hingga Desember target 20 ribu dapur tidak terpenuhi karena kekurangan tenaga ahli gizi, tambah Cucun, Persagi bersama pengurusnya akan mengambil langkah salah satunya melatih tenaga non ahli gizi.

"Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker," pungkasnya.

Pernyataan Cucun viral di media sosial dan menyedot perhatian warganet lantaran dinilai menyakiti hati para ahli gizi.

Tanggapan juga didapat Health Liputan6.com dari ahli gizi komunitas, Tan Shot Yen. Menurutnya, ini pernyataan yang ngaco.

"Hehe sebetulnya sudah jelas ngaco kan, artinya dia tidak paham profesi ahli gizi," ujar Tan kepada Health Liputan6.com melalui pesan teks, Senin (17/11/2025).

Dia mengumpamakan, ahli gizi adalah pilot yang kemampuannya tidak sama dengan petugas darat meski sudah dilatih menerbangkan pesawat selama tiga bulan.

“Ibarat pilot diganti dengan petugas darat yang dilatih simulasi tiga bulan tahu-tahu menerbangkan pesawat. Dia juga nggak paham beda jabatan STRUKTURAL dan FUNGSIONAL,” ucapnya.

Jabatan fungsional adalah posisi atau jabatan yang berfokus pada keahlian khusus serta keterampilan teknis yang relevan dengan bidang pekerjaan tertentu.

Berbeda dengan jabatan struktural yang lebih mengedepankan hierarki organisasi, jabatan fungsional menekankan pada kemampuan dan kompetensi individu dalam melaksanakan tugas-tugas profesional sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya seperti dilansir diklatpemerintah.id.