Gus Elham Viral karena Cium Anak di Panggung, KPAI: Langgar Prinsip Perlindungan Anak

Liputan6.com, Jakarta - Pendakwah Elham Yahya Luqman atau Gus Elham tengah viral setelah aksinya men-cium anak perempuan di depan umum menuai kritik. Kasus ini juga mendapat perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI dalam keterangannya menegaskan bahwa setiap tindakan yang melampaui batas interaksi dengan anak di ruang publik merupakan pelanggaran prinsip perlindungan anak.

"Hal ini disampaikan menyusul kasus yang melibatkan pendakwah EY, yang menjadi perhatian publik setelah muncul video viral menunjukkan interaksi yang dianggap berlebihan terhadap anak-anak di atas panggung," kata Ketua KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, mengutip keterangan pers yang diterima Health Liputan6.com pada Senin, 17 November 2025.

Kasus EY menjadi sorotan setelah potongan video menunjukkan interaksi berlebihan terhadap anak-anak perempuan di atas panggung, mulai dari mencium, memeluk, hingga menggigit pipi (kokop).

Dalam video tersebut juga terdengar ucapan yang dinilai tidak pantas seperti, 'Mau dicium nggak? Kamu kok nolak? Tidak semua bisa lho. Dicium Gus, senang nggak?'.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Agama turut menegaskan bahwa tindakan mencium anak perempuan tersebut adalah perilaku yang 'tidak pantas' dilakukan oleh figur publik.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan akhlakul karimah dan bertentangan dengan ajaran Islam.

PBNU menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pelecehan atau penyalahgunaan otoritas dalam kegiatan dakwah.

KPAI menilai tindakan tersebut menyerang harkat dan martabat anak sebagai individu yang memiliki hak asasi.

Selain itu, tindakan ini telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip hak anak. Berikut aturan hukum terkait:

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 28 b ayat (2) yang mengatakan bahwa negara mengakui hak anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan di Pasal 4 bahwa setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), tindakan ini berpotensi dijerat dengan Pasal 76E yang melarang setiap orang melakukan kekerasan, memaksa, atau melakukan perbuatan cabul (indecent act) terhadap anak. KPAI perlu mengadvokasi agar penafsiran "perbuatan cabul" diperluas mencakup tindakan yang melanggar batasan sosial dan hukum, terlepas dari klaim niat baik.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Menurut Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas 9 (sembilan) jenis perbuatan yakni:

• Pelecehan Seksual Nonfisik
• Pelecehan Seksual Fisik
• Pemaksaan Kontrasepsi
• Pemaksaan Sterilisasi
• Pemaksaan Perkawinan
• Penyiksaan Seksual
• Eksploitasi Seksual
• Perbudakan Seksual
• Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang destruktif dan memengaruhi kehidupan anak di masa depan. Kayak menimbulkan kecemasan, menurunkan kepercayaan diri anak, hingga memengaruhi tumbuh kembang anak.

Situasi ini dapat merusak perkembangan mental dan fisik anak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap perilaku negatif di masa depan.

KPAI sebagai lembaga negara independen yang mengawasi pelaksanaan sistem perlindungan anak telah merespon kasus ini sebagai berikut:

1. Melakukan telaah kasus dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hak anak

2. Melaporkan kepada pihak berwenang atas indikasi pelanggaran hak anak

3. Berkoordinasi multipihak untuk memastikan anak-anak terdampak mendapatkan dukungan pemulihan dan pelindungan dari lembaga layanan.

4. Penguatan edukasi dan penyadaran di masyarakat tentang:

1. Perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan seksual serta dampaknya terhadap anak
2. Edukasi kepada orang dewasa tentang batasan interaksi dengan anak seperti sentuhan aman / tidak aman.
3. Literasi digital tentang perlindungan data dan identitas anak.

5. Mengimbau publik untuk tidak menormalisasi perilaku yang melanggar batas terhadap anak dan mengedepankan etika keselamatan anak setiap interaksi.

6. Mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pembinaan terhadap penceramah agar dalam aktivitas dakwah menjunjung prinsip perlindungan anak.