Puasa Tanggal Berapa? Pemerintah Siapkan Pemantauan Hilal di 37 Lokasi

Liputan6.com, Jakarta - Puasa tanggal berapa menjadi hal yang banyak ditanyakan masyarakat hari ini, Selasa 17 Februari 2026. Melihat Kalender Hijriah Kementerian Agama (Kemenag) 2026, 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026. Namun, perlu dilakukan pengamatan hilal terlebih dahulu untuk memastikan masuknya bulan Ramadan.

Untuk itu, seiring dengan semakin dekatnya kehadiran bulan suci Ramadhan 1447 H, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyiapkan tim untuk melakukan pengamatan (rukyat) hilal.

Deputi Geofisika BMKG Dr. Nelly Florida Riama, S.Si., M.Si., menyebutkan bahwa pengamatan hilal yang dilakukan di 37 lokasi di seluruh Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Februari 2026 merupakan bentuk nyata dukungan BMKG dalam penentuan jatuhnya 1 Ramadan 1447 H.

Bekerja sama dengan Kementerian Agama, BMKG, baik di tingkat nasional maupun provinsi, akan menerjunkan tim terbaik dengan peralatan dan teknologi terkini dalam pengamatan ini.

Sementara itu, Plh. Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si., menambahkan bahwa selain melaksanakan pengamatan, BMKG juga menyiapkan data hisab hilal berupa parameter hilal yang dibutuhkan oleh pengamat di seluruh Indonesia.

“Informasi ini penting sebagai acuan dalam pengamatan hilal,” kata Fachri dalam keterangan resmi, Selasa (17/2/2026).

Seluruh hasil pengamatan dari berbagai lokasi tersebut akan dihimpun dan disampaikan kepada Kementerian Agama sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sidang isbat. Data yang diperoleh diharapkan dapat melengkapi informasi hisab dan laporan rukyat dari berbagai pihak.

Adapun penentuan resmi awal 1 Ramadan 1447 H akan diputuskan dalam sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada malam ini, 17 Februari 2026.

Melalui kerja sama ini, diharapkan proses penetapan awal Ramadan dapat berlangsung dengan baik dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 H.

Masyarakat dapat ikut menyaksikan proses pengamatan hilal secara langsung melalui live streaming yang disediakan oleh BMKG pada di laman resmi : https://hilal.bmkg.go.id/

“Mari kita siapkan diri dengan hati yang bersih untuk menyambut bulan penuh keberkahan ini. Semoga persiapan ibadah kita diberikan kelancaran dan keberkahan,” kata Nelly.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah.

Nasaruddin menjelaskan, secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Dalam dua tahun terakhir memang terjadi dinamika perbedaan penentuan awal Ramadan di tengah masyarakat, tapi Kemenag terus mencoba untuk mempertemukan.

“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbedaan metode antara ormas Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama dikenal. Muhammadiyah, misalnya, dulu menggunakan hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara ormas Islam lainnya menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.

“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” tegasnya.

Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah dan syar'i.

Menag juga mengingatkan masyarakat tentang kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria tersebut menetapkan:

• Ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam
• Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Menurut Menag, ketentuan ini bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang lebih akurat. Sebelumnya digunakan kriteria 2 derajat, namun berdasarkan riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih tinggi. Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis (Danjon Limit) yang memungkinkan hilal dapat diamati.

“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” jelas Menag.

Ia menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan. “Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” katanya.