Disrupsi Ekonomi Tingkatkan Risiko Tuberkulosis, Riset dan Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Pengendaliannya

Liputan6.com, Jakarta - Disrupsi ekonomi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk diagnosis dan pengobatan penyakit tuberkulosis (TB).

Disrupsi ekonomi menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko penularan dan kematian akibat TB.

Hal ini disampaikan Kepala Organisasi Riset Kesehatan - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indi Dharmayanti.

“Indonesia masih menghadapi beban tinggi penyakit menular, terutama TB yang merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi akibat penyakit menular di negara ini,” ungkap Indi, dalam webinar bertajuk “Pengaruh Disrupsi Ekonomi dalam Penanggulangan Tuberkulosis dan Berisiko Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan di Indonesia”, Selasa (29/4/2025).

Menurut Global Tuberculosis Report tahun 2023 yang diterbitkan World Health Organization (WHO), Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam jumlah kasus TB, dengan estimasi lebih dari 999 ribu kasus pada 2022.

BRIN memandang bahwa riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan program pengendalian penyakit, termasuk TB.

“Kami mendorong terwujudnya integrasi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik di lapangan. Karena hanya dengan pendekatan yang komprehensif kita dapat menjaga capaian kesehatan masyarakat bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi,” imbuh Indi emngutip laman BRIN, Senin (12/5/2025).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mencatat terdapat peningkatan kasus tuberkulosis atau TBC pada 2023. Pad 2022 capai 724 ribu kasus TBC, lalu meningkat menjadi 809 ribu kasus pada 2023. Di kota Bekasi, ada 11 ribu lebih warga ya...

Dalam keterangan yang sama, Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, Wahyu Pudji Nugraheni menyampaikan bahwa pengaruh disrupsi ekonomi dalam penanggulangan TB dan potensi kedaruratan kesehatan Indonesia sangat relevan dengan tantangan yang sedang dihadapi bersama.

Disrupsi ekonomi adalah gangguan besar dan tiba-tiba terhadap sistem atau aktivitas ekonomi yang menyebabkan perubahan signifikan pada cara produksi distribusi konsumsi atau interaksi pasar berlangsung. Disrupsi memberikan dampak nyata pada sektor kesehatan, baik dari sisi pembiayaan akses pelayanan hingga keberlanjutan program prioritas seperti penanggulangan TB.

“Sebagaimana kita tahu bersama, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban devisa tertinggi di dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menempati peringkat kedua setelah India dalam jumlah kasus TB,” terang Wahyu.

Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, sambung Wahyu, upaya penemuan kasus pengobatan dan pelacakan kontak menjadi lebih sulit.

“Keterbatasan anggaran, turunnya daya beli masyarakat, serta gangguan terhadap sistem layanan kesehatan, semuanya berpotensi memperlambat pencapaian target eliminasi TB nasional,” tandasnya.