Profil Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto meng-upgrade Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Mantan Bupati Batang, Wihaji, ditunjuk sebagai menterinya.

Bagi sebagian orang, nama Wihaji tidak terlalu dikenal sebagai politikus maupun teknokrat. Namun, sesungguhnya karier politik Wihaji cukup panjang.

Dr. H. Wihaji, SAg, MPd, resmi menjadi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada 21 Oktober 2024, di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wihaji pernah menjabat sebagai Bupati Batang pada periode 2017-2022. Dia lahir pada 22 Agustus 1976 di Sragen. Ia juga seorang akademisi yang memiliki gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta.

Sebelumnya, ia lulus dari Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah, STAIN Salatiga. Kemudian Ia melanjutkan S2 Magister Kepedulian Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta.

Wihaji adalah kader Partai Golkar yang memiliki karier baik di bidang politik. Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-29/DPP/GOLKAR/VI/2020 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Musda), Dr H Wihaji, SAg, MPd, menjabat posisi sebagai ketua harian.

Sebelum mencapai tonggak capaian di dunia politik sebagai menteri, Wihaji juga sempat mengalami kegagalan. Wihaji pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dalam Pileg 2014 namun tidak memperoleh cukup suara untuk duduk di Senayan.

Karier politik Wihaji dimulai sebagai staf ahli anggota DPR RI dari Partai Golkar, hingga kemudian menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di DPP Partai Golkar.

Mulai dari Prabowo lantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih hingga Jokowi putuskan kembali ke Solo, berikut News Terpopuler pilihan Liputan6.com hari ini.

Selama lima tahun memimpin Batang, Wihaji mampu membuat kabupaten ini meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun.

Hal ini membuktikan kemampuannya dalam mengarahkan birokrasi di bawahnya agar senantiasa bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berbagai capaian BKKBN di era kepemimpinan Hasto Wardoyo tentu menjadi modal bagi Wihaji dalam niatnya untuk melakukan “perang” terhadap stunting.

Selain itu, peningkatan kelembagaan dari Badan menjadi Kementerian tentu akan meningkatkan kapasitas pengelolaan permasalahan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Sebagai kementerian, tentu akses dan akoordinasi langsung kepada presiden menjadi lebih baik dibandingkan jika berbentuk Badan yang pertanggunjawabannya kepada presiden melalui menteri.

Saat menjabat Bupati Batang, Wihaji memiliki kepedulian yang tinggi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya pada pengembangan karakter generasi muda.

Wihaji kerap menyambangi sekolah-sekolah untuk mendengarkan suara generasi muda, tentu sambil mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan karakter remaja di sekolah.

Wihaji juga dikenal memiliki skill negosiasi dan manjerial yang baik. Hal ini dibuktikannya saat menjabat Bupati Batang. Ia berhasil meyakinkan investor besar dari Korea Selatan dan Swiss untuk menanamkan modal di wilayahnya.

Baru sembilan bulan Kawasan Industri Terpadu Batang diluncurkan, sudah ada investor besar yang melakukan groundbreaking di kawasan ini.

Perusahaan kaca besar asal Korea Selatan, KCC Glass, pada Juni 2021 lalu telah melakukan groundbreaking pabriknya di Kawasan Industri Batang dan bakal menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara.

Acara peletakan batu pertama tersebut dipimpin Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan dihadiri Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo. Hadir pula Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae Sung.

Dalam keterangan pers, Wihaji sempat menyatakan upaya percepatan penurunan stunting perlu digalakkan yang diistilahkannya sebagai "War on Stunting."

“Kalau kemarin sekitar 800 ribu warga Batang (yang saya urusi), sekarang 280 juta, yang 25 persen (baduta) kira-kira mengalami masalah khususnya stunting. Tantangan itulah yang pas kemarin dipanggil bapak presiden harus ada percepatan dengan War on Stunting,” ungkap Wihaji mengutip keterangan pers Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Selasa (22/10/2024).

Bagi Wihaji, persoalan kependudukan dan pembangunan keluarga bukan hal asing. Pasalnya, ia sempat menjabat sebagai bupati, yang salah satu dinasnya menangani hal tersebut. Wihaji menjelaskan dirinya bersama jajaran akan memerangi stunting selayaknya seorang jenderal mengatur strategi perang.

“Upaya penurunan angka stunting harus dengan fokus daerah mana, provinsi mana, wilayah mana, caranya seperti apa, siapa yang bergerak, siapa yang menangani, kementerian apa yang nanti kita bekerja sama. Insha Allah nanti saya diskusikan, saya programkan dan tentu (bersama) dengan Wamen saya,” ucapnya.