Ramai di Medsos Pandemi COVID-19 Disebut Cuma Rekayasa, Ini Kata Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta Pandemi COVID-19 sudah terlewati namun masih ramai di media sosial yang menyebut bahwa pandemi tersebut adalah rekayasa. Bahkan ada juga yang menyebut virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu tidak ada.

Menanggapi narasi yang menyebutkan pandemi COVID-19 adalah rekayasa, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Mohammad Syahril mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar.

“Tidak benar dan tidak ada bukti yang mengatakan seperti itu," kata Syahril.

Lebih lanjut, Syahril menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 nyata adanya melanda hampir seluruh negara di dunia. Jadi, bukan hanya di Indonesia.

"Masalah pandemi COVID-19 ini di tingkat internasional, bukan masalah Indonesia saja,” terang Syahril pekan lalu mengutip keterangan resmi dari Kemenkes yang diterima Liputan6.com.

Kemenkes: Terpenting Mensyukuri Indonesia Berhasil Lewati Pandemi

Syahril mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah bersyukur bahwa Indonesia berhasil menangani pandemi COVID-19. Di mana pemerintah, pemangku kepentingan (stakeholder) dan seluruh elemen masyarakat, bekerja sama untuk mengendalikan COVID-19 sehingga kasus turun dan terkendali.

Lebih lanjut, World Health Organization (WHO) juga sudah mencabut status kedaruratan kesehatan global untuk COVID-19 pada 5 Mei 2023.

“Pandemi sudah lewat, statusnya (darurat kesehatan global untuk COVID-19) telah dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO juga menyatakan, pandemi berakhir,” tuturnya.

“Sudah tidak ada pada waktunya lagi dikatakan, kalau pandemi COVID-19 itu sesuatu yang direkayasa. Kita akhirnya dapat melewati masa pandemi dan alhamdulillah, kita bisa menyelesaikan itu dengan baik.

Mohammad Syahril menjelaskan, Indonesia berupaya menanggulangi pandemi COVID-19 melalui kebijakan "gas dan rem". Upaya ini bertujuan menyeimbangkan antara penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Pedal gas dititikberatkan pada upaya pemulihan ekonomi, sedangkan pedal rem digunakan untuk upaya penanganan pandemi. Saat pedal gas diinjak, pembatasan mobilitas dilonggarkan, dan kegiatan ekonomi semakin didorong. Kebijakan gas dan rem ini secara efektif menekan lonjakan kasus COVID-19.

“Pada saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah menerapkan gas dan rem untuk membuat keseimbangan perekonomian dan kesehatan, salah satunya dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini sebagai upaya penanganan kesehatan, tapi jangan lupa penanganan perekonomian, semua dijaga keseimbangannya,” ucap Syahril.

Hal lain yang jadi sorotan Syahril adalah tentang program vaksinasi COVID-19 yang merupakan strategi penting dalam penanganan pandemi COVID-19.

Indonesia telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 lebih dari 400 juta dosis, dengan sasaran lebih dari 200 juta orang. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dimulai pada 13 Januari 2021.

Pandemi COVID-19 membuat banyak orang terinfeksi bahkan meninggal dunia. Berdasarkan data WHO, lebih dari 760 juta kasus dan 6,9 juta kematian akibat COVID-19 tercatat di seluruh dunia sejak Desember 2019.

Lalu, lebih dari 13 miliar dosis vaksin COVID-19 telah diberikan hingga Juni 2023.