23 Juta Tunggakan BPJS Kesehatan Segera Dihapus, Cak Imin Minta Peserta untuk Segera Daftar Ulang

Liputan6.com, Jakarta - Ada 23 juta peserta JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran. Menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar, tunggakan ini akan dihapuskan dalam waktu dekat.

“Yang masih nunggak peserta BPJS Kesehatan itu jumlahnya 23 juta peserta. Tunggakan ini dalam waktu dekat Insyaallah akan diputihkan, dihapus,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin, ketika memberikan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Rabu (5/11/2025).

Cak Imin menjelaskan, langkah ini adalah upaya pemerintah menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan partisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan demikian, lanjutnya, ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang kehilangan hak layanan kesehatan akibat tunggakan JKN. Terutama masyarakat miskin.

Langkah konkret ini sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak menerima layanan kesehatan.

“(Penghapusan iuran) dengan cara seluruh peserta BPJS Kesehatan yang masih nunggak segera meregistrasi ulang mendaftar ulang menjadi peserta BPJS aktif,” ujarnya.

Para penerima program ini akan difokuskan untuk peserta kategori bukan penerima upah atau mereka yang selama ini bekerja informal. Rencananya program ini akan dimulai pada akhir 2025, sehingga ke depan bisa meningkatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan yang saat ini sudah mencakup 279,7 juta penerima manfaat. 

Di saat bersamaan, kata Muhaimin, pemerintah juga akan menegakkan aturan kepatuhan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Salah satunya dengan menggalakkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk terus membangun semangat gotong royong program ini.

“Di sisi yang lain sebagai semangat gotong royong, yang mampu membayar iuran juga harus secara solidaritas untuk terus membantu tumbuh kembangnya BPJS Kesehatan. Yang belum mampu dibantu iuran, yang sudah mampu harus menjadi bagian dari semangat gotong royong kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa penghapusan tunggakan ini dilakukan pada peserta BPJS yang sudah pindah segmen. Dari sektor informal menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

“Intinya untuk meningkatkan akses pelayanan, yang bertahun-tahun nunggak dan sudah pindah komponen, katakanlah dari sektor informal masuk PBI karena masuk DTSN terus masih nunggak, nah itu dihapuskan,” ujar Ghufron usai acara Satya JKN Awards 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dia menyampaikan, tunggakan ini totalnya mencapai triliunan rupiah. Ghufron sendiri tak khawatir jika kebijakan ini direalisasi, karena tunggakan yang menumpuk selama bertahun-tahun hanya menjadi beban.

“Tidak khawatir, karena ini sesuatu yang sifatnya memang membebani dan sudah terjadi bertahun-tahun. Tapi dari sisi undang-undang atau peraturan yang berlaku, itu piutang, jadi negara harus nagih-nagih,” ucap Ghufron Mukti.

Ghufron mengaku siap dan senang hati jika rencana pemutihan ini benar-benar terealisasi.

“Tentu BPJS Kesehatan siap dan dengan senang hati jika pemerintah melakukan kebijakan pemutihan tunggakan yang telah pindah komponen kepesertaan, sehingga (memberi) akses ke fasilitas kesehatan bagi penunggak yang telah pindah segmen,” katanya.

Sejauh ini, sambung Ghufron, belum ada regulasi terkait rencana ini karena masih dalam proses pembahasan.

“Belum ada regulasi karena masih dalam proses pembahasan,” ujarnya.