Pasien BPJS Belum Sembuh tapi Dipulangkan dalam 3 Hari? Lapor ke Nomor Ini!

Liputan6.com, Jakarta - Munculnya keluhan masyarakat terkait pasien BPJS Kesehatan yang dipulangkan dari rumah sakit dalam waktu kurang dari tiga hari, meski belum sembuh, akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.

Ghufron menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pulang setelah tiga hari perawatan. Menurutnya, hal tersebut tidak benar dan bertentangan dengan kebijakan BPJS Kesehatan.

"BPJS tidak punya kebijakan pasien harus keluar dalam waktu tertentu. Semua tergantung kondisi medis pasien. Kalau ada yang bilang pasien harus pulang dalam tiga hari karena aturan BPJS, itu tidak benar," kata Ghufron di sela-sela acara 'Urgensi Penanggulangan Dengue dan Strategi Memperkuat Kepemimpinan Penanggulangannya di Indonesia' pada Minggu, 2 November 2025.

Ghufron mengimbau masyarakat untuk melapor melalui kanal resmi BPJS Kesehatan jika mengalami kejadian serupa, baik di rumah sakit negeri maupun swasta. "Kalau ada kasus pasien dipaksa pulang padahal belum sehat, segera laporkan ke Care Center 165 atau melalui WhatsApp di nomor 0811 81 65 165," ujarnya.

Dia, menambahkan, laporan masyarakat akan ditindaklanjuti agar pelayanan kesehatan yang diterima peserta JKN tetap sesuai standar medis dan hak pasien terlindungi.

Dalam kesempatan yang sama, Ghufron juga mengungkapkan data terkini terkait penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang menjadi salah satu beban pembiayaan tertinggi di program JKN.

"Untuk data BPJS, terdapat 166.665 peserta program JKN yang menderita DBD pada paruh pertama tahun 2025. Dari jumlah itu, 51,79 persen adalah laki-laki dan 59,2 persen berusia di bawah 20 tahun," katanya.

Rata-rata biaya perawatan pasien DBD bervariasi tergantung tingkat keparahan dan jenis pelayanan. Untuk rawat jalan, biayanya berkisar Rp200 ribu s.d Rp300 ribu, sedangkan untuk rawat inap mencapai Rp4,5 juta per orang.

"Kalau dikalikan dengan jumlah kasus, angkanya sangat besar. Tapi BPJS Kesehatan tidak menerapkan plafon. Semua ditanggung sesuai kebutuhan medis," ujar Ghufron.

Lebih lanjut, Ghufron menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan membayar klaim rumah sakit maksimal dalam 14 hari kerja setelah berkas diverifikasi. Sistem ini sudah berjalan secara digital dan terintegrasi di seluruh Indonesia. 

"Data kami bisa memantau klaim dari seluruh rumah sakit di Indonesia. Untuk DBD, COVID-19, dan penyakit lainnya, pembayaran dilakukan maksimal 14 hari. Jadi tidak ada alasan pelayanan dipersulit," ujarnya.

Ghufron menilai bahwa sebagian besar kendala di lapangan terjadi karena kurangnya pemahaman dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan. Hal ini kadang menimbulkan miskomunikasi dan kesalahpahaman soal kebijakan BPJS.

"Kadang pemahaman dari berbagai pihak belum sama. Yang penting, jangan sampai masyarakat marah atau menyalahkan dokter, apalagi sampai bersikap kasar. Semua harus diselesaikan dengan cara baik," pungkasnya.