Cegah Keracunan Makanan di Program MBG, Pengamat Kesehatan Desak Pengetatan Sistem Keamanan Pangan

Liputan6.com, Jakarta Belum lama ini 21 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur, Jawa Barat (Jabar) mengalami keracunan makanan diduga usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, juga sempat ada kasus keracunan makanan diduga terkait MBG. 

Guna mencegah kejadian serupa, pengamat kesehatan Dicky Budiman mengingatkan pentingnya penerapan sistem keamanan pangan yang ketat dalam setiap aspek penyediaan makanan.

"Setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan wajib menerapkan standar Good Manufacturing Practice (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) yang diawasi ketat oleh BPOM dan Dinas Kesehatan," kata Dicky dalam pesan tertulis.

Lalu, disarankan hanya penyedia makanan yang telah bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis. 

Harus Ikut Pelatihan Rutin tentang Higiene Pangan

Dicky juga mengungkapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengolahan makanan wajib mengikuti pelatihan rutin tentang higiene dan sanitasi pangan.

Tak ketinggalan, pemerintah juga harus melakukan inspeksi mendadak ke rantai penyediaan makanan. 

"Pemerintah juga harus melakukan audit rutin dan inspeksi mendadak ke seluruh rantai penyediaan makanan, disertai dengan sistem pelaporan terbuka kepada publik," kata Dicky. 

Dicky juga ungkap bahwa penting juga untuk membangun sistem pelaporan cepat di sekolah dan komunitas. Setiap keluhan terkait makanan dapat langsung terdeteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat.

"Setiap daerah penerima manfaat program MBG juga harus memiliki tim respons cepat untuk menangani insiden keracunan makanan." 

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sangat dianjurkan untuk melacak bahan baku, menu, vendor, serta laporan penerima manfaat secara real-time. Hal ini akan mempercepat proses deteksi masalah dan mencegah masalah semakin meluas.

Dicky juga mengungkapkan bahwa sejatinya program MBG sangat tepat. Lantaran Makan Bergizi Gratis adalah bentuk intervensi langsung terhadap persoalan besar bangsa seperti stunting, anemia, dan kekurangan gizi anak.

"Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki," kata Dicky. 

Salah satunya mengenai sasaran. Menurut Dicky perlu perbaikan agar program ini tepat sasaran.

Lalu, perlu juga perbaikan dalam kualitas makanan, keseimbangan gizi, dan keamanan pangan juga harus menjadi prioritas utama

"Jadi, bukan sekadar kuantitas," tegasnya.

Dicky juga mengingatkan bahwa infrastruktur distribusi makanan, khususnya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu diperkuat. Tujuannya agar tidak terjadi keterlambatan atau kerusakan bahan makanan.

Selain itu, program MBG harus menjadi program lintas sektor, melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, hingga BUMN yang bergerak di bidang logistik.