CISDI Ingatkan Program MBG dan CKG Perlu Target yang Lebih Realistis

Liputan6.com, Jakarta - Program hasil terbaik cepat (quick wins) yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) berpotensi mendisrupsi program kesehatan yang selama ini telah berjalan dengan cukup baik jika tidak ada upaya penyelarasan.

Hal ini disampaikan Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih.

Diah mengatakan pelaksanaan MBG belum memenuhi kualitas intervensi gizi. Salah satunya karena masifnya penggunaan pangan ultra-olahan (ultra-processed food) yang masih berbenturan dengan program peningkatan gizi yang telah dijalankan Kementerian Kesehatan, seperti program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Lalu, belum terpenuhinya standar keamanan pangan dalam program MBG berdampak pada maraknya kasus keracunan. 

Maka dari itu, CISDI menilai pemerintah perlu menerapkan target lebih realistis dalam menjalankan program MBG dan CKG.

“Program MBG dan CKG perlu target yang lebih realistis, dengan pendekatan bertahap dan menimbang keberagaman masyarakat Indonesia yang disebabkan faktor geografis, etnis, maupun tingkat sosial-ekonomi, serta keterbatasan fiskal,” kata Diah dalam keterangan tertulis pada Jumat, 24 Oktober 2025. 

Kedua program unggulan Presiden Prabowo tersebut menelan anggaran jumbo dan menyasar puluhan juta penerima manfaat dalam kurun waktu satu tahun pertama. Hingga 22 Oktober 2025, CISDI mencatat sebanyak 11.585 kasus keracunan makanan telah terjadi di puluhan kabupaten/kota di 24 provinsi.

Hingga kini pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden yang komprehensif untuk memperbaiki tata kelola MBG dan mencegah berulangnya kasus keracunan.

Salah satu ketidakselarasan antara MBG dengan program Kementerian Kesehatan yakni paradigma “4 Sehat 5 Sempurna”. Dalam program MBG kini masuknya susu berperisa tinggi gula, susu formula, hingga makanan pendamping ASI (MPASI) kemasan.

Padahal, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan Pedoman Gizi Seimbang sebagai acuan kebutuhan gizi harian seimbang dan berbasis pada potensi sumber pangan lokal sejak 2014.

“Memasukkan susu formula dan produk MPASI kemasan ke dalam panduan menu MBG jelas bertentangan dengan Pasal 33 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang secara tegas melarang masuknya produk dari produsen dan distributor susu formula ke dalam kegiatan pelayanan masyarakat, termasuk intervensi gizi,” kata Diah. 

Aspek lain adalah ketentuan baru Badan Gizi Nasional (BGN) tentang pelibatan kader kesehatan dalam program MBG. Menurut Diah, kader kesehatan selama ini sudah diharuskan menguasai 25 keterampilan dasar. Kini mereka juga mesti mendistribusikan paket makanan MBG dari posyandu kepada kelompok sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tanpa pengaturan insentif yang jelas.

“Kami mendapati laporan di lapangan, kader kesehatan harus mengantarkan makanan kering yang tidak sesuai pedoman Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA). Selain itu, kader kesehatan tidak dibekali informasi tentang menu MBG yang dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Diah.

Sementara itu, kader kesehatan di Indonesia masih dilihat sebagai relawan, sebagian besar di antaranya dibayar rendah, tapi terus diberi beban kerja dan persyaratan pemenuhan kompetensi. Oleh karena itu, perlu dipastikan kembali beban kerja dan mekanisme pemberian insentif layak kepada kader kesehatan.

Sementara untuk CKG, CISDI menilai program ini berpotensi meningkatkan jangkauan layanan kesehatan primer melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular. Namun, pelaksanaan CKG perlu menimbang keberlanjutan layanan.

“CKG sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai pendekatan promotif dan preventif untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular hingga tuberkulosis (TB) dengan memastikan keberlanjutan layanan atau perawatan penyakit berisiko (continuum of care), seperti layanan diabetes yang memerlukan perawatan yang panjang,” kata Diah.

Diah menambahkan, skrining kesehatan melalui CKG akan menghasilkan bank data yang berharga. Karenanya, pemanfaatan data CKG antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berlangsung transparan.

“Data CKG yang terkumpul bisa dimaksimalkan untuk merencanakan layanan lanjutan di daerah, termasuk memetakan prioritas penyakit yang bisa dijangkau oleh faskes, dan diantisipasi BPJS Kesehatan berdasarkan beban biaya,” ujar Diah.

Jika CKG dijalankan dengan baik dan memadai, beban negara dalam menangani penyakit kronis dan berbiaya tinggi bisa berkurang. Program ini juga diharapkan dapat memantik kebiasaan setiap warga negara untuk memeriksakan kesehatan secara rutin.