Thailand Perketat Aturan Ganja, Pembelian Wajib Sertakan Resep Dokter

Liputan6.com, Jakarta - Tiga tahun setelah mendekriminalisasi ganja, Thailand kini bersiap mengambil langkah besar untuk memperketat regulasi terhadap penggunaan tanaman kontroversial ini. Dalam waktu 40 hari mendatang, pemerintah akan mewajibkan pembeli ganja untuk menunjukkan resep dokter, langkah yang diyakini akan menandai babak baru dalam kebijakan kesehatan dan pariwisata negeri Gajah Putih.

Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran meningkatnya penggunaan ganja untuk rekreasi, membanjirnya toko-toko ganja di destinasi wisata, serta maraknya upaya penyelundupan keluar negeri yang melibatkan wisatawan mancanegara.

"Siapa pun yang ingin membeli bunga ganja untuk diisap, baik dari Thailand maupun asing, harus memiliki resep dokter untuk penggunaan medis," tegas Somruek Chungsaman, Kepala Departemen Pengobatan Tradisional dan Alternatif Kementerian Kesehatan Thailand, dalam pernyataan kepada Reuters, dikutip Channel News Asia.

Antara Potensi Ekonomi dan Masalah Sosial

Thailand menjadi negara pertama di Asia yang mendekriminalisasi ganja pada 2022. Sejak itu, ribuan toko ganja bermunculan, terutama di kota-kota wisata seperti Bangkok dan Phuket. Kebijakan ini semula dimaksudkan untuk mendukung sektor pertanian dan memperkuat potensi ekonomi lokal. Bahkan industri ganja diperkirakan telah menghasilkan lebih dari US$1 miliar per tahun.

Namun, ketiadaan regulasi menyeluruh memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama terkait risiko penyalahgunaan di kalangan anak-anak dan meningkatnya kasus kecanduan. 

Menteri Kesehatan Somsak Thepsutin mengatakan, pihaknya sedang menyusun regulasi baru yang akan diberlakukan dalam beberapa minggu mendatang.

"Toko hanya akan diperbolehkan menjual ganja kepada pelanggan dengan resep dokter," ujarnya dalam konferensi pers.

Bagi Thailand, reputasi internasional sebagai destinasi wisata kesehatan dan budaya terancam berubah menjadi pusat wisata ganja. Itulah yang coba dicegah pemerintah melalui regulasi baru ini.

"Kami tidak ingin orang mengatakan bahwa mereka datang ke Thailand hanya untuk mengisap ganja. Itu memberi kesan negatif," kata Somruek.

Upaya ini juga ditujukan untuk memulihkan citra Thailand yang sempat tercoreng oleh laporan media internasional mengenai meningkatnya kasus wisatawan yang mencoba menyelundupkan ganja ke luar negeri.

Pihak otoritas Thailand mengungkapkan bahwa kasus penyelundupan ganja telah meningkat signifikan sejak dekriminalisasi. Modusnya pun semakin kompleks, mulai dari koper berisi ratusan kilogram ganja hingga pengiriman lewat pos.

Pada Maret lalu, 22 koper berisi 375 kg ganja disita di Bandara Internasional Samui. Sebanyak 13 warga asing, sebagian besar warga Inggris, ditangkap. Mereka diduga dibayar £2.000 (sekitar Rp43 juta) untuk menjadi kurir ganja dengan rute Thailand–Singapura–Inggris.

Bahkan, menurut pemerintah Inggris, sejak Juli tahun lalu, lebih dari 50 warganya telah ditangkap di Thailand karena dugaan upaya penyelundupan ganja.

Meski niat pemerintah dianggap mulia, sejumlah pendukung legalisasi ganja menilai regulasi baru ini terlalu berlebihan.

"Ganja tidak populer di kalangan anak muda. Bahkan, jumlah perokok tidak meningkat sama sekali, yang menyebabkan banyak toko tutup," ujar Prasitchai Nunual, Sekretaris Jenderal Jaringan Masa Depan Ganja Thailand.

Menurutnya, permintaan ganja sudah mengalami penurunan alami sejak euforia awal pascadekriminalisasi. Karena itu, pemberlakuan syarat resep dokter dianggap sebagai langkah mundur yang bisa memukul industri yang sedang berkembang.

Kementerian Kesehatan Thailand saat ini tengah menyusun Undang-Undang Ganja yang Komprehensif, yang akan diajukan ke kabinet sebelum dibahas oleh parlemen. Tujuannya jelas: menciptakan kerangka hukum yang kokoh, yang melindungi masyarakat tanpa mematikan potensi ekonomi dari tanaman ini.

Partai Pheu Thai yang kini berkuasa bahkan telah berjanji untuk kembali mengkriminalisasi ganja jika digunakan di luar konteks medis. Namun, langkah ini menghadapi hambatan politik dari partai-partai koalisi yang pro-ganja, dilansir AP.