Darurat Kesehatan Mental: Ini 7 Rekomendasi Ikatan Psikolog Klinis untuk Pemerintah Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia tengah menghadapi darurat kesehatan mental. Tingginya angka depresi, kecemasan, skizofrenia, hingga kasus bunuh diri membuat kebutuhan layanan kesehatan jiwa menjadi semakin mendesak. Kondisi ini ditegaskan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia periode 2025–2029, Dr. Retno Kumolohadi, S.Psi., M.Si., Psikolog, yang menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan langkah serius, terarah, dan terukur.

Usai terpilih kembali memimpin organisasi, Retno menyampaikan tujuh rekomendasi strategis IPK untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa nasional. "Prevalensi masalah dan gangguan jiwa sangat tinggi di Indonesia, dan bisa dikatakan kita sedang darurat. Karena itu, penanganan yang lebih serius sangat dibutuhkan," kata Retno.

1. Kesehatan Jiwa Jadi Pilar Ketahanan Bangsa

Rekomendasi pertama adalah menjadikan kesehatan mental sebagai pilar utama pembangunan SDM Indonesia. Retno mengatakan bahwa kualitas mental masyarakat menentukan kualitas produktivitas bangsa. "Kami berkomitmen untuk mengabdi pada negeri dan selalu mengorientasikan langkah kami pada kebutuhan masyarakat," katanya.

2. Akses Layanan Harus Lebih Merata dan Profesional

Ikatan Psikolog Klinis meminta pemerintah memperluas akses layanan kesehatan mental yang adil, inklusif, dan profesional hingga ke seluruh pelosok negeri. Pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif harus diperkuat, terutama di Puskesmas.

"Harapan kami, pemenuhan kuota psikolog klinis di seluruh Puskesmas Indonesia bisa segera terwujud," ujarnya.

IPK juga menyoroti pentingnya pembaruan pendidikan profesi. Kurikulum psikologi klinis perlu transformatif, adaptif, serta selaras dengan peraturan kesehatan nasional. Pendidikan berkelanjutan wajib diperkuat agar kompetensi psikolog klinis tetap relevan.

4. Dorong Regulasi Kesehatan Mental yang Lebih Kuat

Ikatan Psikolog Klinis mendorong pemerintah mempercepat regulasi yang mendukung pemenuhan tenaga kesehatan jiwa profesional. "Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, dalam menyukseskan transformasi layanan kesehatan jiwa," ujar Retno.

Selain dengan pemerintah, kolaborasi dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dinilai penting untuk menghadirkan layanan yang holistik dan terintegrasi, bukan bekerja dalam silo.

6. Riset dan Teknologi untuk Inovasi Layanan

Organisasi menegaskan perlunya pemanfaatan teknologi mutakhir untuk pengembangan riset kesehatan mental. Mulai dari aplikasi konseling, screening, hingga intervensi berbasis digital.

Ketika ditanya soal meningkatnya penggunaan AI atau chatbot seperti ChatGPT oleh Gen Z sebagai 'pengganti psikolog', Retno menegaskan bahwa teknologi tidak bisa mengambil peran profesional sepenuhnya.

"Mereka mungkin mencoba AI dulu, tapi mereka mengaku tidak cukup. AI tidak bisa menggantikan psikolog klinis. Pada akhirnya mereka tetap kembali ke kami," ujarnya.

Rekomendasi terakhir adalah memperkuat keluarga dan komunitas sebagai benteng pertama kesehatan mental. Organisasi menilai pemahaman dan dukungan keluarga sangat memengaruhi proses pemulihan.

Di akhir, Retno meminta dukungan masyarakat agar kepengurusan baru dapat menjalankan mandat dengan baik.

"Mudah-mudahan masyarakat semakin mengenal psikolog klinis dan layanan kesehatan mental makin mudah diakses semua orang," pungkasnya.